Viral Sertifikat Dokter Dapat ‘Hadiah’ 6 SKP karena Ikut Demo, IDI Bilang Gini

Jakarta –

Kisruh RUU Kesehatan Ominibus menuai pro dan kontra di banyak kalangan. Salah satu yang paling disoroti adalah mahalnya biaya surat izin dokter yang disebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Mengutip laporan dokter sekaligus Wakil Menteri Kesehatan, Dr Dante Saksono, Menkes mencoba menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat izin praktek (SIP) dan surat tanda daftar (STR). Dikatakannya, dalam proses mengantongi STR dan SIP, ada biaya dokter sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), biaya tiap asosiasi spesialis, dan persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebesar Rp. 6 juta.

Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam mengatakan, setidaknya dokter membutuhkan 250 SKP untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi untuk pembuatan SIP.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Sayangnya, menurut dia, penerbitan SKP rentan disalahgunakan. Ia mencontohkan kasus demo dokter terkait penolakan tampil di program studi dokter perawatan primer (DLP) pada 2017.

Saat itu, Judilherry mengatakan, IDI memberikan enam hadiah SKP bagi peserta demo.

“Nah, harus saya sampaikan bahwa SKP ini rentan disalahgunakan. Pada dasarnya SKP diberikan pada pertemuan-pertemuan ilmiah dokter seperti seminar, workshop dan sebagainya,” ujarnya dalam Forum Diskusi Kelompok RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, Selasa (28/10). /3/2023).

“Nah kan ada kesewenang-wenangan, misalnya IDI kemudian menolak prodi DLP, padahal uji materi menghapus DLP, ditolak mahkamah konstitusi, nah bagi yang ikut demo dikasih 5-6 Berhadiah SKP, jadi demonstrasi lebih baik untuk menulis di makalah medis atau presentasi hanya mendapat 2-4 SKP. Demo lebih baik,” jelasnya.

Ia juga menilai perlunya SKP dalam mengantongi rekomendasi profesional sebagai syarat penerbitan SIP tidak mudah dan tidak murah. Dia menuding IDI punya kepentingan di balik persyaratan itu.

“Nampaknya pemberian SKP melalui panitia temu ilmiah ini juga menjadi ladang untuk mendapatkan dana bagi IDI,” ujarnya.

penjelasan IDI

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr Adib Khumaidi membantah tudingan bahwa dirinya sengaja memaksa dokter berdemonstrasi dengan membawa enam ‘hadiah’ SKP. Kebijakan tersebut, kata dia, bukan berasal dari organisasi nasional, melainkan keputusan atau kebijakan daerah.

Apalagi menurutnya, dalam pemberian SKP ada tiga aspek yang perlu diperhatikan agar tidak hanya soal pembelajaran dan profesionalisme. Ada juga masalah layanan profesional.

“Jadi satu, yang jelas bukan kebijakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata nanti hanya kasuistis, bukan dari PB IDI, dan itu dianggap bagian dari pemahaman masyarakat dan pelayanan profesional karena ada perjuangan profesi yang dilakukan di waktu itu,” jelas dr Adib saat ditemui di Toko PB IDI, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

“Namun sekali lagi, jangan diartikan bahwa langkah-langkah seperti demonstrasi kemudian diinternalisasikan dengan SKP karena SKP memiliki beberapa ranah, tetapi ada yang disebut ranah pembelajaran, ranah profesi, dan ranah layanan profesional. “

Simak Video “Menkes Ungkap ‘Penyalahgunaan Kekuasaan’ Terkait Izin Praktek Dokter”
[Gambas:Video 20detik]