Epidemiolog soal Jokowi Larang Bukber Cegah Covid: Tidak Ada Hubungan

Jakarta, CNNIndonesia —

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menanggapi perintah Presiden tersebut Joko Widodo untuk melarang kegiatan buka puasa bersama di instansi pemerintah.

Larangan berbuka puasa bagi instansi pemerintah tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).

Merujuk pada poin nomor satu dalam surat yang diedarkan Sekretaris Kabinet, Pandu menilai hal itu tidak cukup kuat untuk melarang kegiatan buka puasa bersama.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Menurut saya, larangan itu tidak ada kaitannya dengan kehati-hatian, macam-macam. Ya, hampir 100 persen penduduk sudah memiliki kekebalan,” kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (23/3). .

Pandu mengapresiasi sikap pemerintah yang masih menerapkan tingkat kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19. Namun, menurut dia, imbauan larangan berbuka puasa harus diterapkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya ASN.

“Benar wabah belum terjadi, tidak akan berakhir, wabah masih ada,” lanjutnya.

“Tapi itu bukan alasan yang kuat untuk melarangnya. Kalau dilarang, harusnya semua orang di Indonesia juga dilarang,” kata Pandu.

“Sekarang PPKM sudah dibatalkan. Tidak ada lagi pantangan, tidak ada lagi pantangan. Tidak ada lagi pantangan kegiatan sosial termasuk buka puasa,” tambah Pandu.

Lebih lanjut, Pandu menilai seruan larangan berbuka puasa merupakan harapan pemerintah terkait gaya berbuka puasa yang mewah.

“Saya kira ini relevan dengan imbauan Jokowi sebelumnya agar pemerintah tidak pamer. Karena pamer itu menyakitkan, apalagi di bulan puasa, bulan menahan diri,” jelas Pandu.

“Jaga diri dari pamer harta, kemewahan. Kalau buka puasa harus mewah, harus di hotel, harus di restoran, harus di restoran terkenal. Tidak boleh dari uang pegawai negeri, harus ada uang negara atau harus ada uang pihak ketiga,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, ahli epidemiologi Universitas Griffith Dicky Budiman juga mengatakan hal yang sama dengan Pandu Riono. Menurutnya, kebutuhan mendesak pelarangan tersebut hampir tidak ada karena tingkat imunitas masyarakat semakin meningkat.

“Kedekatannya (pembatasan) sudah berkurang. Kurang lebihnya. Karena modal imunitas yang ada di masyarakat dari vaksinasi dan sistem kerja hybrid, maka imunitasnya juga lebih baik,” ujar Dicky kepada CNNIndonesia.com melalui tayangan singkat. pesan, Kamis (23/4).

“Terbukti dari data angka penularan yang berujung kematian juga menurun,” lanjutnya.

“Selain itu, selama bulan puasa ini, masyarakat juga menyoroti ASN yang merupakan PNS,” ujar Dicky.

Namun, menurut Dicky, kebijakan pemerintah yang melarang buka puasa bersama masih bisa membawa sisi positif. Ia menyoroti masifnya interaksi ASN di seluruh Indonesia.

“Kenapa himbauan Pak Jokowi untuk ASN juga bagus? Pertama, jumlah ASN signifikan kan? Minimal mungkin 3 juta. Bahkan dengan tenaga kontrak dan staf kementerian lembaga, bisa minimal 12 juta,” kata Dicky.

“Jadi imbauan ini membantu menjaga masa transisi ini. Sekaligus memastikan transisi pandemi tetap lancar, tanpa turbulensi dan risiko sebaran baru, klaster baru,” jelas Dicky.

Sementara itu, juru bicara vaksin COVID-19 Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa larangan buka puasa bersama tidak berlaku untuk masyarakat umum.

Ketentuan mengenai interaksi masyarakat sepanjang bulan Ramadan akan dituangkan dalam surat edaran yang akan segera diterbitkan.

“Nanti harus dalam surat edaran ya. Tapi ini tidak dilarang oleh masyarakat umum, hanya dalam bentuk himbauan saja,” ujar dr. Nadia, dilansir detikHealth, Kamis (23/4).

CNNIndonesia.com telah menghubungi dr. Siti Nadia Tarmizi mengkonfirmasi terkait pernyataan tersebut namun belum mendapat tanggapan hingga berita ini ditulis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar momen buka puasa bersama di bulan Ramadan 1444 H ditiadakan bagi pejabat dan pejabat pemerintahan.

Instruksi ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No. 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang petunjuk terkait penyelenggaraan puasa bersama.

Surat itu ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).

“Penanganan Covid-19 saat ini dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemik, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan,” bunyi petikan surat yang diperoleh CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Oleh karena itu, kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan 1444 H harus ditiadakan.

Instruksi tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan instansi/lembaga pemerintah lainnya.

(jauh/tidak)

[Gambas:Video CNN]