DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang

Jakarta, CNNIndonesia —

Aula Komunitas (DPR) menyebutkan Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan (BPKP) merekomendasikan penolakan pemerintah KRL impor digunakan dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI Andre Rosiade. Ia mengatakan, ada 3 alasan utama BPKP tidak merekomendasikan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang berkurang menjadi 273 juta orang.

“Kedua, menurut kajian BPKP, KCI ini memiliki rangkaian pengerahan di jalur-jalur yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang. Misalnya jalur Bogor dan jalur Cikarang yang ramai, kenapa hanya diberikan 8 gerbong? Harusnya lebih banyak dari jalur Serpong. dan rute Tangerang yang penumpangnya tidak terlalu ramai,” kata Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, kata Andre, kajian BPKP menyebutkan bahwa biaya pembelian KRL bekas memang murah, namun akan meningkat karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga opsi impor KRL bekas dari Jepang masih sangat mahal dan KCI harus membeli KA baru.

“Sekarang keputusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) menyerahkan hasil audit ke Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Hasil audit sudah kita dengar, untuk itu kita Komisi VI rencananya akan memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya minggu depan,” ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Andre tidak merinci tanggal pasti gugatan itu. Dia hanya menegaskan kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas cukup beralasan.

Dia mengungkapkan, DPR telah menyarankan PT KCI untuk membeli kereta api baru dari PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI mengabaikan usulan tersebut.

“Kalau tahu (KCI) butuh di tahun 2023, kenapa tidak beli jauh-jauh hari? Padahal kita di DPR sudah ingatkan dari Januari 2021 sudah kita perintahkan, ternyata dia tidak pesan. itu,” kata Andre.

“Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian KA baru sudah siap. Tinggal September 2022 untuk mengajukan impor KRL bekas,” ujarnya.

(skt/agustus)

[Gambas:Video CNN]